SURABAYA – Gaung rencana reshuffle kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) kian santer terdengar. Isu perombakan para pembantu presiden itu disebut-sebut akan mendepak sejumlah kader Partai Nasdem yang kini masih menduduki kursi menteri.
Tersingkirnya para kader partai berlambang Saturnus itu imbas dari penunjukkan Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pemilu 2024 oleh Sang Ketua Umum Surya Paloh, tahun lalu.
Dikutip dari CNBC, rencana reshuffle sendiri sempat diutarakan oleh Jokowi ketika mengunjungi Pasar Tanah Abang di Jakarta, Kamis (2/1/2023).
Dia meminta semua pihak bersabar menanti pengumuman reshuffle kabinet yang kemungkinan dilakukan dalam waktu dekat.
“Ditunggu saja, ditunggu saja,” kata Jokowi.
Seakan memperjelas rencana reshuffle kabinet, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin juga menyampaikan bahwa perombakan kabinet akan dilakukan awal tahun 2023 ini, yakni Bulan Januari.
Dirinya berharap semua yang terdepak dari kursi menteri supaya menerima dengan sikap ksatria.
“Kalau nanti ada menteri yang diganti harus tetap semangat dan tersenyum seperti saat awal anda dipilih, jangan marah, jangan dongkol karena waktu anda sudah sampai disini saja,” ujar Ngabalin, Minggu (8/1/2023).
Lantas benarkah yang terdepak merupakan kader Partai Nasdem?
Dilansir dari Tempo desakan mereshuffle kabinet Indonesia Maju, disuarakan langsung oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, pada 9 Oktober 2022.
Saat itu, kader partai pengusung Jokowi ini membicarakan tentang sejarah perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato Surabaya. Dimana pejuang merobek warna biru bendera tersebut sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajah.
Hasto lalu menyamakan perobekan warna biru pada bendera Belanda dengan perombakan kabinet yang seharusnya dilakukan. Terutama pada menteri Jokowi yang berasal dari partai biru.
“Itu di Hotel Yamato, di mana para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas. Dan ternyata birunya juga terlepas kan dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang karena punya calon presiden sendiri,” ujar Hasto.
Desakan mendepak kader Partai Nasdem dari pemerintahan Jokowi juga disampaikan kader banteng lainnya, Djarot Saiful Hidayat.
Berbeda dari Hasto, Djarot justru secara gamblang meminta presiden mengevaluasi dua pembantunya dari Partai Nasdem karena kinerjanya dipertanyakan. Keduanya adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Ia melanjutkan, reshuffle kabinet penting dilakukan bukan hanya karena kinerja. Melainkan juga keniscayaan apabila pandangan politik partai asal menteri tersebut berbeda.
“Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya mengundurkan diri,” tegasnya, Selasa (3/1/2023).
Desakan itu pun mendapat dukungan rekan Djarot sesama anggota dewan Fraksi PDI Perjuangan, Eriko Sotarduga. Ia mengatakan sudah selaiknya kader Parta Nasdem tersebut patut dievaluasi.
“Contoh mengenai data soal impor beras, pada akhirnya harus melakukan impor, kita kan nggak boleh berspekulasi terhadap kedaulatan pangan, terhadap ketahanan pangan,” ujarnya, Sabtu (7/1/2023).
Bagaimana Sikap Partai Nasdem?
Menanggapi desakan dari sejumlah pentolan partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu, Nasdem dengan lantang siap menerima konsekuensi didepak dari Kabinet Indonesia Maju.
Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi menegaskan partainya sudah siap bila tiga orang menteri dari NasDem terkena kocok ulang kabinet Jokowi.
Mereka antara lain Siti Nurbaya Bakar, Syahrul Yasin Limpo serta Johnny G Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika.
“Bagi Nasdem enggak ada masalah, di Nasdem ya kabar itu bukan kabar angin, memang kabar beneran. Nah tapi kita sudah siap,” tandas Gus Choi, Sabtu (7/1/2023).
Ia mengatakan, semua kader telah ditempa oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk selalu siap sedia menerima segala bentuk keputusan politik yang tidak selalu berjalan mulus.
Dalam berpolitik, kader Nasdem dikatakannya dilarang sakit hati. Apalagi sampai baper kala terkena reshuffle.
Ia lalu menyampaikan bila keputusan merombak kabinet merupakan hak prerogatif presiden yang tidak boleh diganggu gugat. Kendati kader partainya disingkirkan dari kursi menteri, Gus Choi mengatakan Nasdem akan tetap mengawal pemerintahan Jokowi sampai akhir masa jabatan tahun 2024.
“Dari NasDem itu putuskan oke meskipun kita di reshuffle dan kursi di situ sebetulnya hak NasDem karena kita mendukung sejak 2014 tapi ya sudah oke, tidak ada masalah, kita tetap mendukung Jokowi sampai berakhir,” tutupnya.
Tidak ada komentar